2023: Grundsteuerreform Gekippt Pada awal tahun 2023, pemerintah Jerman mengumumkan bahwa rencana reformasi grundsteuer mereka telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Federal. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah sistem perhitungan pajak properti yang sudah ada sejak lama dan dinilai tidak adil oleh banyak pihak. Meskipun rencana ini telah disetujui oleh parlemen beberapa tahun yang lalu, Mahkamah Konstitusi menemukan beberapa kelemahan dalam perencanaannya.

Latar Belakang Reformasi Grundsteuer

Sejak lama, sistem perhitungan pajak properti di Jerman didasarkan pada nilai properti yang ditetapkan pada tahun 1964 dan 1935. Oleh karena itu, banyak yang menganggap sistem ini tidak adil karena tidak memperhitungkan perubahan nilai properti selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mereformasi sistem perhitungan pajak properti ini.

Rencana Reformasi

Rencana reformasi yang diajukan oleh pemerintah Jerman adalah untuk menghitung pajak properti berdasarkan nilai aktual properti. Ini akan memperhitungkan faktor-faktor seperti lokasi, ukuran, dan kondisi properti. Selain itu, rencana ini juga akan memberikan kelonggaran bagi pemilik properti yang memiliki penghasilan rendah.

Keuntungan Reformasi

Salah satu keuntungan dari reformasi ini adalah bahwa sistem perhitungan pajak properti akan lebih adil dan akurat. Pemilik properti akan membayar pajak sesuai dengan nilai aktual properti mereka dan bukan hanya berdasarkan nilai properti yang sudah ditetapkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, sistem ini juga akan memberikan kelonggaran bagi pemilik properti yang memiliki penghasilan rendah.

Penolakan Mahkamah Konstitusi

Meskipun rencana reformasi ini telah disetujui oleh parlemen dan dianggap sebagai solusi yang baik oleh pemerintah Jerman, Mahkamah Konstitusi menemukan beberapa kelemahan dalam perencanaannya. Salah satu kelemahan yang ditemukan adalah bahwa rencana ini tidak memberikan cukup kelonggaran bagi pemilik properti yang memiliki penghasilan rendah. Pemerintah Jerman harus kembali ke meja perundingan dan menyelesaikan ketidaksepakatan dalam rencana reformasi ini. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sistem perhitungan pajak properti yang adil masih menjadi isu yang belum terselesaikan di Jerman. Di antara pertanyaan yang muncul dari keputusan ini adalah apakah pemerintah akan mencoba lagi untuk mereformasi sistem perhitungan pajak properti atau apakah mereka akan mencari solusi lain untuk masalah ini. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa masalah ini akan terus menjadi topik yang hangat di Jerman dalam beberapa tahun mendatang.