Sebagai penulis profesional Jerman, saya ingin membahas tentang isu terbaru yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat Jerman, yaitu pernyataan bahwa Grundsteuererklärung verfassungswidrig atau tidak konstitusional. Hal ini menyusul adanya putusan pengadilan yang mempertanyakan legalitas pengenaan pajak properti di Jerman. Bagaimana hal ini terjadi dan apa implikasinya? Mari kita bahas lebih lanjut.

Latar Belakang Grundsteuererklärung

Grundsteuererklärung adalah pajak properti yang dikenakan pada pemilik tanah dan bangunan di Jerman. Pajak ini digunakan untuk membiayai infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Setiap tahun, pemilik properti diwajibkan untuk mengisi formulir Grundsteuererklärung dan membayar pajak sesuai dengan nilai properti mereka.

Putusan Pengadilan

Namun, pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan bahwa sistem pengenaan pajak properti saat ini di Jerman tidak adil dan tidak sesuai dengan konstitusi. Alasan utama adalah karena sistem ini masih mengacu pada nilai properti yang telah ditetapkan pada tahun 1964. Padahal, nilai properti saat ini dapat berbeda secara signifikan dari nilai tersebut.

Implikasi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemilik properti di Jerman. Jika sistem pengenaan pajak properti diubah, maka mereka mungkin harus membayar lebih banyak pajak dari sebelumnya atau bahkan terkena denda jika tidak memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, perubahan sistem pajak properti juga dapat mempengaruhi pasar properti di Jerman.

Solusi yang Diajukan

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jerman telah mencoba merumuskan solusi baru untuk sistem pajak properti. Salah satu solusi yang diajukan adalah menggunakan nilai aktual properti sebagai dasar pengenaan pajak, yang menurut para ahli akan mewakili nilai properti saat ini dengan lebih akurat. Namun, solusi ini masih dalam tahap perencanaan dan belum diimplementasikan. Masyarakat Jerman menantikan perkembangan lebih lanjut dari pemerintah terkait rencana tersebut. Dalam kesimpulan, pernyataan bahwa Grundsteuererklärung verfassungswidrig merupakan isu yang sedang hangat diperbincangkan di Jerman. Putusan pengadilan yang mempertanyakan legalitas sistem pengenaan pajak properti di Jerman dapat berdampak besar pada pemilik properti dan pasar properti di negara tersebut. Namun, pemerintah Jerman telah mencoba mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan nilai aktual properti sebagai dasar pengenaan pajak. Masyarakat Jerman menantikan perkembangan lebih lanjut dari pemerintah terkait rencana tersebut.